Menanti Bentuk Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan premium tinggal menghitung hari, karena hampir dipastikan diterapkan pemerintah pada minggu ketiga atau akhir Juni 2013.

Rencana kenaikan harga BBM terus diperdebatkan dan adanya reaksi penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat dan politisi.

Sementara sebagian masyarakat terutama dari kelompok rumah tangga sangat miskin yang tidak memiliki akses untuk menyuarakan aspirasinya memilih untuk diam dan pasrah bahkan mendukung penuh atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai langkah menyelamatkan keuangan negara.

Sejumlah masyarakat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengatakan jika pemerintah menilai kebijakan menaikkan harga BBM sebuah langkah yang tepat sebaiknya segera saja dilakukan.

Salah seorang dosen perguruan tinggi swasta di Palembang Abdullah Oni mengatakan, rencana kenaikan harga BBM yang telah bergulir beberapa bulan terakhir, sekarang ini mulai menimbulkan dampak kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Bahkan sejumlah masyarakat miskin yang berada di pinggiran kota atau pelosok desa sudah membeli BBM dengan harga lebih dari Rp6.500 per liter atau jauh lebih mahal dari harga yang akan dinaikkan pemerintah karena Stasiun Pengsian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sekitar kawasan desanya selalu kehabisan stok akibat dikuranginya pasokan.

Kurangnya pasokan BBM di SPBU karena kuota subsidi untuk bahan bakar jenis premium dan solar telah melampaui batas yang ditetapkan, sehingga pemerintah merencanakan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi itu.

Masyarakat di pelosok desa tersebut sepertinya tidak memusingkan rencana kenaikan harga BBM, mereka hanya berharap jika harga dinaikkan tidak lagi sulit mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan menghidupkan mesin pembangkit listrik (genset), kendaraan bermotor, dan kebutuhan lainnya.

Menunda-nunda kenaikan harga BBM sama saja menambah beban ekonomi masyarakat, ujarnya.

Sementara Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumsel Hibzon Firdaus. mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM karena sekarang ini sejumlah harga kebutuhan pokok sudah lebih dahulu naik.

"Jika memang harus naik, segera naikkan saja harga BBM dan masyarakat miskin yang paling menderita akibat kenaikan itu diberikan kompensasi yang tepat sesuai yang dijanjikan pemerintah," ujarnya.

Menurut Hibzon, kompensasi kenaikan harga BBM perlu disiapkan dengan baik sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah.

Masyarakat yang diprediksi akan mengalami kesulitan dari dampak kenaikan harga BBM perlu dibantu, namun bantuan yang diberikan hendaknya tidak bersifat "memanjakan".

Perlu pemikiran yang tepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga mereka bisa diselamatkan dalam jangka panjang bukan hanya sesaat pada tahun pertama harga BBM dinaikkan setelah itu dibiarkan menderita dan menimbulkan permasalahan sosial bagi lingkungan sekitarnya.

Menurut rencana pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah berupa program khusus yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan program infrastruktur.

Selain itu akan memperluas Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial atau P4S.

Beberapa program P4S yang rencananya akan diperluas pemerintah seperti penyaluran beras bagi masyarakat miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), serta bantuan siswa miskin (BSM).

Selain perluasan program P4S itu, perlu juga disiapkan program kompensasi yang bentuknya tidak hanya mampu meningkatkan kemampuan ekonomi atau daya beli tetapi juga meningkatkan daya saing.

Jika masyarakat diberikan kompensasi berupa bantuan uang tunai atau bahan makan, sama saja pemerintah mendorong masyarakat malas karena tidak memacu untuk meningkatkan penghasilan.

Bentuk bantuan yang baik adalah bantuan yang sifatnya memberikan kail bukan ikan, karena dengan diberikan alat untuk memancing bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak dalam jangka panjang, ujar Ketua YLK Sumsel.

Tunggu Petunjuk P4S Dinas Sosial Sumatera Selatan menunggu petunjuk pemerintah pusat untuk menjalankan perluasan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial atau P4S serta program khusus mengantisipasi timbulnya permasalahan sosial jika harga bahan bakar minyak mulai dinaikkan.

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sumsel MS Sumarwan mengatakan, dengan petunjuk atau arahan yang jelas diharapkan program perlindungan sosial bisa tepat sasaran dan diterapkan dengan baik untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan harga BBM yang rencananya direalisasikan pemerintah pusat pada akhir Juni 2013, dihawatirkan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat miskin.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM agar tidak menimbulkan masalah sosial baru, pemerintah akan memberikan kompensasi bagi masyarakat miskin, katanya.

Dijelaskannya, kompensasi bagi masyarakat miskin atas kenaikan harga BBM rencananya diberikan dalam bentuk perluasan program P4S yang sudah berjalan selama ini dan ditambah program khusus yang sifatnya sementara.

Beberapa program P4S yang akan diperluas seperti penyaluran beras bagi masyarakat miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), serta bantuan siswa miskin (BSM).

Selain itu rencananya juga akan direalisasikan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi khusus selama beberapa bulan setelah kenaikan harga BBM.

Melalui kompensasi dalam bentuk program perlindungan sosial itu, diharapkan setelah harga BBM dinaikkan bisa meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin serta mencegah timbulnya masyarakat miskin baru, kata di pula.

Sebagai gambaran salah satu program P4S yang telah berjalan dengan baik di wilayah Sumsel yakni program keluarga harapan (PKH).

Program PKH itu terbukti mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin seperti di Kota Palembang pada dua tahun lalu sebelumnya digulirkannya program perlindungan sosil itu terdapat 15.732 rumah tangga sangat miskin (RTSM), namun pada tahun ini jumlahnya turun menjadi 13.807 RTSM.

Program PKH tersebut sekarang ini telah menjangkau 36.510 RTSM yang tersebar di lebih dari 500 desa/kelurahan pada empat kabupaten/kota yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Kabupaten Lahat.

Program tersebut akan diperluas ke beberapa darah lainnya di provinsi yang memiliki 15 kabupaten/kota ini seperti Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Prabumulih, Empat Lawang, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Berbagai program perlindungan sosial yang telah berjalan dengan baik akan terus ditingkatkan kualitasnya seiiring naiknya harga BBM, sehingga dengan dana bantuan kompensasi ke depan masyarakat miskin bisa didorong untuk keluar dari berbagai persoalan sosial dan taraf hidupnya bisa meningkat bahkan menjadi sejahtera, ujar Sumarwan. (Ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)