Empat koperasi di Muba capai SHU di atas Rp1 M

Sedikitnya empat koperasi dari 252 koperasi di Kabupaten Muba berhasil meraih sisa hasil usaha (SHU) di atas Rp1 miliar. Hal ini memicu sejumlah koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat pelayanan yang lebih baik.

Kepala Bidang (Kabid) Koperasi pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Muba, Zulkarnain mengatakan, keempat koperasi tersebut yakni koperasi Mukti Jaya di Sungai Lilin, KUD Buana di Tungkal Jaya, koperasi pegawai negeri “Sadar” di Karang Waru Lawang Wetan dan koperasi Sejahtera di Babat Toman. 

“SHU-nya di atas Rp1 miliar lebih, dan tingkat pelayanannya cukup baik,” ungkap Zulkarnain di Sekayu, Selasa (16/7/2013).

Menurut Zulkarnain, pada umumnya koperasi dengan SHU tinggi tersebut dalam unit usaha kelapa sawit namun tak menutup kemungkinan unit usaha lain asalkan dikelola secara profesional dan sungguh-sungguh. 

“Anggota koperasinya banyak sampai 1.500 orang dan memiliki cakupan lahan perkebunan lebih luas atau lebih dari tiga desa,” paparnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Pemkab mendorong koperasi dapat terus berkembang dan maju sehingga dapat meningkatkan ekonomi anggotanya. Dari data Dinas Koperasi tercatat 252 koperasi yang beroperasi, hanya 13 koperasi yang tidak aktif dan sebagian besar masih aktif dan dalam pengawasan. Pihaknya juga mendukung gerakan koperasi dalam rangka menumbuhkembangkan prakarsa, kreatif, inovasi serta peluang 

SIndo.com

Read More..

Sulit Pelihara Sawah Petani Sumsel Beralih Tanam Sawit

[PALEMBANG] Alih fungsi sawah menjadi perkebunan di Sumatera Selatan makin banyak terjadi. Janji menggiurkan pendapatan membuat petani mengalihkan lahan sawah mereka menjadi lahan perkebunan sawit.

Kondisi seperti ini sudah terjadi di banyak kabupaten. Misalnya di Musi Banyuasin, lahan yang beralih di kabupaten itu, terjadi mulai dari wilayah Primer (P)2-P16 hamparan sawah dapat terlihat jelas telah ditanami sawit yang baru berumur muda.

Sedangkan padi yang telah ditanam telah mati akibat tidak adanya air yang mengenangi. Kondisi itu sangat tampak didesa Bandar agung P16 dipinggir jalan setapak hamparan sawah sudah banyak menjadi kebun sawit.

Kades Mulya Sari P5A kecamatan Lalan, Tarsun,  kemarin mengakui tidak bisa melarang warganya untuk menanam sawit di sawahnya. Sebab, warga mengaku selalu merugi menanami padi di lahan sawah mereka, sehingga mengalihkan pertaniannya menjadi tanaman sawit, karena lebih menguntungkan. 

“Selama setahun untuk sawah  panennya hanya sekali, keuntungannya pun tidak seberapa jika berhasil menanam sawit,” ujar Tarsum.

Selain itu juga, pada musim kering seperti sekarang ini areal sawah sulit ditanami padi sehingga warga berinisiatif menanam sawit. Warga  lainnya, Poniran mengaku kondisi sawahnya kian sulit untuk meningkatkan produksi. Pendapatan juga tak seberapa. Untuk itu dia tertarik dan mencoba mengalihkan fungsi sawah dengan tanaman sawit. Katanya, dari hitung-hitungan lebih menguntungkan. Apalagi banyak sawah jika musim hujan kena banjir dan sering pula gagal panen.

“Sudah banyak yang menawarkan saya untuk tanam sawit, bahkan bisa dibantu bibit dan pupuk. Namun masih pikir-pikir dulu. Tapi memang terlihat sawit ini menjanjikan,” katanya. 

Bila menanami padi agak sulit menyesuaikan diri. Tetapi menjadikan areal sawit bisa lebih kuat beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. “Kalau tanam padi tidak balik modalnya,  belum lagi banyak hama sehingga harus ditungguin terus. Disini sering terjadi hama babi sehingga warga terpaksa menunggu disawah,” tandasnya.

Sedangkan kelapa sawit, modal awal saja yang besar tapi harganya juga bagus dan setelah itu dapat ditinggal pemiliknya, atau diupahkan dan setelah tiga-empat tahun bisa menikmati hasilnya. Perawatan jauh lebih mudah. Begitu pendapat petani pemilik lahan sawah.  “Sawit itu tahan kena banjir dan kemarau,” katanya.

sumber : suarapembaruan.com

Read More..

Menanti Bentuk Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan premium tinggal menghitung hari, karena hampir dipastikan diterapkan pemerintah pada minggu ketiga atau akhir Juni 2013.

Rencana kenaikan harga BBM terus diperdebatkan dan adanya reaksi penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat dan politisi.

Sementara sebagian masyarakat terutama dari kelompok rumah tangga sangat miskin yang tidak memiliki akses untuk menyuarakan aspirasinya memilih untuk diam dan pasrah bahkan mendukung penuh atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai langkah menyelamatkan keuangan negara.

Sejumlah masyarakat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengatakan jika pemerintah menilai kebijakan menaikkan harga BBM sebuah langkah yang tepat sebaiknya segera saja dilakukan.

Salah seorang dosen perguruan tinggi swasta di Palembang Abdullah Oni mengatakan, rencana kenaikan harga BBM yang telah bergulir beberapa bulan terakhir, sekarang ini mulai menimbulkan dampak kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Bahkan sejumlah masyarakat miskin yang berada di pinggiran kota atau pelosok desa sudah membeli BBM dengan harga lebih dari Rp6.500 per liter atau jauh lebih mahal dari harga yang akan dinaikkan pemerintah karena Stasiun Pengsian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sekitar kawasan desanya selalu kehabisan stok akibat dikuranginya pasokan.

Kurangnya pasokan BBM di SPBU karena kuota subsidi untuk bahan bakar jenis premium dan solar telah melampaui batas yang ditetapkan, sehingga pemerintah merencanakan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi itu.

Masyarakat di pelosok desa tersebut sepertinya tidak memusingkan rencana kenaikan harga BBM, mereka hanya berharap jika harga dinaikkan tidak lagi sulit mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan menghidupkan mesin pembangkit listrik (genset), kendaraan bermotor, dan kebutuhan lainnya.

Menunda-nunda kenaikan harga BBM sama saja menambah beban ekonomi masyarakat, ujarnya.

Sementara Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumsel Hibzon Firdaus. mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM karena sekarang ini sejumlah harga kebutuhan pokok sudah lebih dahulu naik.

"Jika memang harus naik, segera naikkan saja harga BBM dan masyarakat miskin yang paling menderita akibat kenaikan itu diberikan kompensasi yang tepat sesuai yang dijanjikan pemerintah," ujarnya.

Menurut Hibzon, kompensasi kenaikan harga BBM perlu disiapkan dengan baik sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah.

Masyarakat yang diprediksi akan mengalami kesulitan dari dampak kenaikan harga BBM perlu dibantu, namun bantuan yang diberikan hendaknya tidak bersifat "memanjakan".

Perlu pemikiran yang tepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga mereka bisa diselamatkan dalam jangka panjang bukan hanya sesaat pada tahun pertama harga BBM dinaikkan setelah itu dibiarkan menderita dan menimbulkan permasalahan sosial bagi lingkungan sekitarnya.

Menurut rencana pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah berupa program khusus yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan program infrastruktur.

Selain itu akan memperluas Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial atau P4S.

Beberapa program P4S yang rencananya akan diperluas pemerintah seperti penyaluran beras bagi masyarakat miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), serta bantuan siswa miskin (BSM).

Selain perluasan program P4S itu, perlu juga disiapkan program kompensasi yang bentuknya tidak hanya mampu meningkatkan kemampuan ekonomi atau daya beli tetapi juga meningkatkan daya saing.

Jika masyarakat diberikan kompensasi berupa bantuan uang tunai atau bahan makan, sama saja pemerintah mendorong masyarakat malas karena tidak memacu untuk meningkatkan penghasilan.

Bentuk bantuan yang baik adalah bantuan yang sifatnya memberikan kail bukan ikan, karena dengan diberikan alat untuk memancing bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak dalam jangka panjang, ujar Ketua YLK Sumsel.

Tunggu Petunjuk P4S Dinas Sosial Sumatera Selatan menunggu petunjuk pemerintah pusat untuk menjalankan perluasan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial atau P4S serta program khusus mengantisipasi timbulnya permasalahan sosial jika harga bahan bakar minyak mulai dinaikkan.

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sumsel MS Sumarwan mengatakan, dengan petunjuk atau arahan yang jelas diharapkan program perlindungan sosial bisa tepat sasaran dan diterapkan dengan baik untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan harga BBM yang rencananya direalisasikan pemerintah pusat pada akhir Juni 2013, dihawatirkan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat miskin.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM agar tidak menimbulkan masalah sosial baru, pemerintah akan memberikan kompensasi bagi masyarakat miskin, katanya.

Dijelaskannya, kompensasi bagi masyarakat miskin atas kenaikan harga BBM rencananya diberikan dalam bentuk perluasan program P4S yang sudah berjalan selama ini dan ditambah program khusus yang sifatnya sementara.

Beberapa program P4S yang akan diperluas seperti penyaluran beras bagi masyarakat miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), serta bantuan siswa miskin (BSM).

Selain itu rencananya juga akan direalisasikan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi khusus selama beberapa bulan setelah kenaikan harga BBM.

Melalui kompensasi dalam bentuk program perlindungan sosial itu, diharapkan setelah harga BBM dinaikkan bisa meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin serta mencegah timbulnya masyarakat miskin baru, kata di pula.

Sebagai gambaran salah satu program P4S yang telah berjalan dengan baik di wilayah Sumsel yakni program keluarga harapan (PKH).

Program PKH itu terbukti mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin seperti di Kota Palembang pada dua tahun lalu sebelumnya digulirkannya program perlindungan sosil itu terdapat 15.732 rumah tangga sangat miskin (RTSM), namun pada tahun ini jumlahnya turun menjadi 13.807 RTSM.

Program PKH tersebut sekarang ini telah menjangkau 36.510 RTSM yang tersebar di lebih dari 500 desa/kelurahan pada empat kabupaten/kota yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Kabupaten Lahat.

Program tersebut akan diperluas ke beberapa darah lainnya di provinsi yang memiliki 15 kabupaten/kota ini seperti Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Prabumulih, Empat Lawang, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Berbagai program perlindungan sosial yang telah berjalan dengan baik akan terus ditingkatkan kualitasnya seiiring naiknya harga BBM, sehingga dengan dana bantuan kompensasi ke depan masyarakat miskin bisa didorong untuk keluar dari berbagai persoalan sosial dan taraf hidupnya bisa meningkat bahkan menjadi sejahtera, ujar Sumarwan. (Ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Read More..

Jika Subsidi BBM Terlalu Besar, Bisa Jadi Racun

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengatakan jika subsidi dibiayai dengan utang, hal itu pun sudah menjadi rahasia umum. Jika masyarakat terus disubsidi, bukan tak mungkin mereka menjadi manja dan terlalu enak.

Apalagi, dengan adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BMM) yang nantinya akan disubsidi, maka akan membuat masyarakat menjadi "manja". Jika dibandingkan dengan Negara Nepal, Indonesia merupakan negara yang dimanjakan dengan adanya subsidi.

Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, di Nepal dengan pendapatan per kapita USD500-USD600, justru tidak ada subsidi untuk bahan bakar minyak.

Di sana, harga BBM sejenis premium sebesar Rp12 ribu ribu per liter, solar Rp13 ribu per liter. Ia yakin, dengan pendapatan per kapita Indonesia sebesar USD3.800, masih bisa dijangkau dan bisnis pengusaha juga relatif tak terlalu terganggu.

"Minimal di Indonesia jangan terlalu besar subsidinya," kata Paulus, dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Dirinya meyakini, kenaikan harga BBM tidak berdampak serius terhadap industri. Malahan, pengurangan subsidi itu akan lebih baik dialihkan untuk mendukung energi alternatif seperti biofuel.

"Saya kira kenaikan BBM tidak terlalu berdampak, pasti positif. Subsidi pemerintah berkurang dan dana itu bisa untuk energi terbarukan, termasuk biofuel," tambah dia.

Paulus pun meminta, dana subsidi yang dialihkan dari minyak itu kemudian bisa dipakai untuk menambah dana riset para pengusaha. "Bisa untuk riset atau yang lain dari dana subsidi," kata dia.

Ia pun mengingatkan jika subsidi terlalu besar, maka akan jadi racun dalam jangka panjang. "Kalau terlalu besar kan racun dalam masyarakat. Tidak bagus," ujar Paulus.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi sempat mengatakan, kenaikan BBM dilakukan untuk menyehatkan postur APBN yang sudah terlalu besar dengan beban subsidi.

Menurut dia, subsidi BBM saat ini sudah tidak sehat lagi sehingga harus dikurangi. Dia menegaskan, subsidi dari pemerintah akan tetap ada tapi dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

Read More..

"Harga BBM Bersubsidi Harus Naik"

Inflasi diperkirakan bakal naik dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen.

Kementerian Keuangan kini telah memiliki pemimpin baru. Tugas berat juga sudah menunggu yakni menyelesaikan bertumpuk pekerjaan rumah guna memastikan pengelolaan anggaran pemerintah dapat berjalan baik.

Adalah Dr. Muhammad Chatib Basri, ekonom yang memiliki segudang pengalaman internasional, yang akhirnya dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Agus Martowardojo yang mendapat amanat baru menjadi gubernur Bank Indonesia.

Chatib dilantik oleh Presiden SBY pada Selasa, 21 Mei lalu. Tidak berlama-lama, pada hari yang sama, Pelaksana Tugas Menteri Keuangan Hatta Rajasa langsung menyerahterimakan jabatan itu kepadanya.

Read More..